<p class="ql-align-justify">	Kota Solo bukan hanya terkenal dengan batiknya, tapi juga dengan cerita panjang Keraton Surakarta Hadiningrat. Keraton ini lahir dari Perjanjian Giyanti tahun 1755, ketika Mataram dipecah menjadi Surakarta dan Yogyakarta. Sejak awal, keraton berdiri di atas sistem kerajaan, sunan dianggap pusat kekuasaan, rakyat harus tunduk, dan hierarki sosial begitu kaku.</p><p class="ql-align-justify">Saat Indonesia merdeka tahun 1945, posisi Surakarta berbeda dengan Yogyakarta. Sultan Hamengkubuwono IX langsung mendukung republik, sementara Surakarta masih ragu karena punya hubungan erat dengan Belanda. Tekanan politik akhirnya membuat Surakarta resmi bergabung dengan NKRI pada 1946. Namun, bergabungnya keraton lebih bersifat administratif. Struktur feodal tetap bertahan, sehingga muncul paradoks: bagaimana sistem hierarki bisa berdampingan dengan negara demokratis?</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">Sejak wafatnya Pakubuwono XII, keraton Surakarta terus dilanda konflik suksesi. Perebutan takhta melibatkan banyak pihak, bahkan menolak kemungkinan perempuan memimpin meski ada tokoh seperti GKR Wandansari yang punya garis keturunan jelas. Diskriminasi gender ini terasa ironis, mengingat Indonesia sudah pernah dipimpin presiden perempuan.</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">Konflik takhta juga sering diwarnai perebutan aset, pengusiran anggota keluarga, hingga mobilisasi massa. Alih-alih tampil sebagai penjaga budaya, keraton justru lebih sering muncul di media karena drama internal.</p><p class="ql-align-justify">Kalau dilihat dari nilai – nilai Pancasila, praktik perebutan takhta ini jelas bermasalah, tidak sesuai dengan Pancasila : </p><p class="ql-align-justify">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kemanusiaan yang adil dan beradab dilanggar lewat diskriminasi gender.</p><p class="ql-align-justify">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Persatuan Indonesia terciderai oleh perpecahan keluarga dan masyarakat.</p><p class="ql-align-justify">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kerakyatan dan musyawarah tidak dijalankan, karena keputusan diambil sepihak.</p><p class="ql-align-justify">4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Keadilan sosial sulit terwujud dalam sistem hierarki yang kaku.</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">Sering kali tradisi dijadikan alasan mempertahankan feodalisme. Padahal tradisi bisa bertransformasi. Jepang dan Yogyakarta sudah membuktikan bahwa warisan budaya tetap bisa relevan tanpa diskriminasi. Surakarta pun seharusnya mampu melakukan hal serupa: membuka ruang demokratisasi, menghapus diskriminasi gender, dan fokus pada pelestarian budaya.</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">Keraton Surakarta punya potensi besar sebagai pusat budaya Jawa. Tapi jika terus terjebak dalam konflik takhta, ia akan kehilangan relevansi di mata generasi muda. Reformasi internal adalah jalan keluar, proses kepemimpinan yang dapat dipertanggungjawabkan, kesetaraan gender, dan pengelolaan aset yang jelas. Yang dipertaruhkan bukan sekadar kursi raja, melainkan warisan budaya yang seharusnya bisa dibanggakan oleh bangsa Indonesia.</p><p><br></p>