<p class="ql-align-center"><strong>Tantangan dan Dinamika Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan&nbsp;Ilmu</strong>&nbsp;</p><p class="ql-align-center"><strong>AKSIOLOGI :NILAI KEGUNAAN ILMU</strong>&nbsp;</p><p>Fungsi dan struktur ilmu dalam kaitan&nbsp;nya&nbsp;dengan tujuan akhir ilmu itu sendiri.&nbsp;</p><p>Melihat bahwa ilmu –ilmu faktual pada dasar&nbsp;nya&nbsp;objektif dan netral (bebas nilai).Tetapi ilmu bukan&nbsp;lah&nbsp;tujuan dan tidak ada sesuatu pun dalam realitas&nbsp;yang bebas konteks.&nbsp;</p><p>Tujuan prinsip penerapan ilmu dalam praktis&nbsp;</p><p>1.Objektivitas dan&nbsp;Kontekstualitas&nbsp;</p><p>&nbsp;Ilmu pengetahuan dikembangkan berdasarkan fakta dan kebenaran ilmiah (objektif), namun tetap memperhatikan nilai, budaya, serta kondisi sosial masyarakat Indonesia (kontekstual).ilmu tidak terlepas dari realitas bangsa dan dapat diterapkan secara relevan.&nbsp;</p><p>2.Ilmu untuk Amal Guna, Kemajuan, dan Kebahagiaan&nbsp;</p><p>Ilmu harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia, bukan sekadar pengetahuan teoritis. Tujuannya agar hasil ilmu membawa kemajuan bangsa dan kebahagiaan masyarakat, sesuai dengan nilai kemanusiaan dalam Pancasila.&nbsp;</p><p>3.Prioritas&nbsp;</p><p>Pengembangan dan penerapan ilmu diarahkan pada hal-hal yang paling penting dan mendesak bagi kepentingan bangsa, seperti kesejahteraan rakyat, pendidikan, dan pembangunan nasional.&nbsp;</p><p>4.Proporsionalitas&nbsp;</p><p>Menjaga keseimbangan antara berbagai bidang ilmu dan kepentingan. Tidak ada satu bidang ilmu yang dianggap paling tinggi, melainkan semuanya berperan sesuai porsi dan fungsinya untuk kemajuan bersama.&nbsp;</p><p>5.Tanggung Jawab Moral dan Profesionalitas&nbsp;</p><p>Ilmuwan tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral. Setiap penerapan ilmu harus disertai tanggung jawab terhadap dampaknya bagi manusia, lingkungan, dan bangsa.&nbsp;</p><p>6.Kerjasama Ilmu Politik serta Ilmuwan dan Birokrat&nbsp;</p><p>Menciptakan sinergi antara pengetahuan ilmiah, kebijakan publik, dan pelaksanaan pemerintahan. Dengan kerja sama ini, kebijakan negara dapat berbasis ilmu pengetahuan dan dijalankan secara efektif.&nbsp;</p><p>7.Tanpa Pamrih&nbsp;</p><p>Prinsip ini menekankan pengabdian tulus dalam penerapan&nbsp;ilmu. Agar&nbsp;ilmuwan bekerja bukan demi keuntungan pribadi, tetapi demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan sesuai semangat gotong royong Pancasila.&nbsp;</p><p>Strategi pengembangan ilmu harus dapat menjamin pertumbuhan ilmu secara&nbsp;sehat, kokoh&nbsp;guna mencapai tujuan akhir ilmu sendiri.&nbsp;</p><p><strong>6 Prinsip strategi pengembangan ilmu :</strong>&nbsp;</p><p>1.Integralisme&nbsp;</p><p>Bahwa pengembangan ilmu harus bersifat menyeluruh dan terpadu. Ilmu tidak boleh dipisahkan dari nilai-nilai moral, sosial, budaya, dan spiritual. Tujuannya agar ilmu berkembang secara harmonis dengan kebutuhan manusia dan lingkungan, bukan hanya aspek material.&nbsp;</p><p>2.Trilogi Pengembangan Ilmu&nbsp;</p><p>Tiga aspek utama: penguasaan ilmu, pengembangan ilmu, dan pemanfaatan ilmu. Artinya, ilmu harus dikuasai dengan baik, dikembangkan secara berkelanjutan, dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat serta kemajuan bangsa.&nbsp;</p><p>3.Memperluas Kawasan “Kemungkinanâ€&nbsp;</p><p>Mendorong ilmuwan untuk berpikir kreatif dan inovatif, membuka ruang bagi penemuan baru, serta berani mengeksplorasi hal-hal yang belum diketahui. Tujuannya agar ilmu terus berkembang dan mampu menjawab tantangan zaman.&nbsp;</p><p>4.Mengutamakan Pengujian Ilmu dari Sudut Falsifikasi&nbsp;</p><p>Pentingnya pengujian dan pembuktian ilmiah. Setiap teori atau pengetahuan harus terbuka terhadap kritik dan kemungkinan dibantah (falsifikasi). Dengan demikian, ilmu menjadi dinamis, objektif, dan terus diperbarui berdasarkan bukti.&nbsp;</p><p>5.Sedapat Mungkin&nbsp;Meminimalisir&nbsp;Kontradiktif&nbsp;</p><p>Menjaga konsistensi dan keselarasan antar teori, konsep, dan hasil penelitian. Ilmu yang dikembangkan harus logis, tidak saling bertentangan, serta dapat diterima secara rasional dan empiris.&nbsp;</p><p>6.Keseimbangan antara&nbsp;Substansialitas&nbsp;dan Utilitas Ilmu&nbsp;</p><p>Bahwa ilmu harus memiliki nilai substansial (kebenaran dan kedalaman teori) sekaligus nilai praktis (manfaat bagi kehidupan). Dengan keseimbangan ini, ilmu tidak hanya menjadi pengetahuan teoritis, tetapi juga berguna bagi kemajuan dan kesejahteraan manusia.&nbsp;</p><p><strong>ESENSI DAN URGENSI PANCASILA SEBAGAI DASAR PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN</strong>&nbsp;</p><p><strong>EFESTEMOLOGI DARI CARA MENDAPATKAN PENGETAHUAN</strong>&nbsp;</p><p>(Sumber Ilmu dan Cara Memperoleh)&nbsp;</p><p><strong>3 Macam sarana pokok pencapaian ilmu:</strong>&nbsp;</p><p>1.Pancaindera untuk dunia&nbsp;&nbsp;</p><p>2.Akal untuk dunia rasional&nbsp;</p><p>3.Intuksi untuk dunia&nbsp;transnasional&nbsp;sampai batas&nbsp;</p><p><strong>Metode :</strong>&nbsp;</p><p>1.Metode penalaran&nbsp;rasional berdasarkan data&nbsp;emperik&nbsp;sensual atau&nbsp;skriptural,terutama&nbsp;dengan logika&nbsp;peripatetik,dengan&nbsp;ketiga bentuknya (deduksi, induksi, dan analogi-komparasi) serta “teori penafsiran&nbsp;nya.&nbsp;</p><p>2.Perjuangan,Latihan mental-spiritual&nbsp;</p><p>Kedua metode tersebut secara keseluruhan merupakan sebuah sistem pencapaian ilmu yang bisa di sebut&nbsp;“Sistem sembilan&nbsp;tahap "yang&nbsp;terbagi menjadi 3 fase:&nbsp;</p><p>1.Fase&nbsp;pra-penelitian&nbsp;</p><p>2.Fase epistemologi (emperik&nbsp;rasional)&nbsp;</p><p>3.Fase epistemologi 2 (terbuka secara metafisik/berpusat di hati&nbsp;sanubari&nbsp;</p><p><strong>SISTEM SINTETIK INEGRALISTIK</strong>&nbsp;</p><p>-Logika&nbsp;Paripetik(rasional,observasi,empiris)&nbsp;</p><p>-Metafisik&nbsp;</p><p>Penting&nbsp;nya&nbsp;Pancasila Sebagai Pengembangan Ilmu Pengetahuan&nbsp;</p><p>Merubah&nbsp;cara pandang manusia sebagai pandangan positif dalam setiap kondisi&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>