<p>Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Ideologi Melalui Contoh Kerajaan Kalingga</p><p><br></p><p>Pancasila merupakan ideologi dasar negara yang lahir dari proses panjang sejarah bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan sintesis dari kearifan lokal, nilai adat, ajaran agama, serta hasil interaksi budaya nusantara dengan dunia luar. Dalam konteks historis, salah satu kerajaan yang mencerminkan embrio nilai-nilai Pancasila adalah Kerajaan Kalingga. Kerajaan yang dipimpin oleh Ratu Sima pada abad ke-7 M ini dikenal sebagai kerajaan yang menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, serta toleransi—nilai yang menjadi inti dari Pancasila saat ini.</p><p>Melalui contoh Kerajaan Kalingga, dapat dipahami bahwa Pancasila bukan ideologi statis, namun mengalami dinamika, tuntutan zaman, dan tantangan dalam proses penerapannya pada kehidupan berbangsa dan bernegara.</p><p>Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerajaan Kalingga</p><p>1. Ketuhanan dan Religiusitas</p><p>Kerajaan Kalingga dipengaruhi oleh ajaran Hindu-Buddha dan juga tradisi lokal. Masyarakat hidup dalam atmosfer toleransi beragama. Keberadaan dua ajaran besar di masa itu menunjukkan bahwa praktik keagamaan dilakukan dengan damai dan saling menghargai. Ini mencerminkan prinsip Pancasila sila pertama: “Ketuhanan Yang Maha Esaâ€.</p><p>2. Kemanusiaan dan Keadilan</p><p>Salah satu cerita populer tentang Ratu Sima adalah ketegasannya dalam menegakkan hukum. Ketika seorang pangeran istana terbukti mengambil barang yang bukan miliknya, Ratu Sima menjatuhkan hukuman tanpa pandang bulu. Kisah ini menunjukkan prinsip humanisme dan keadilan: setiap manusia diperlakukan sama di hadapan hukum.</p><p>3. Persatuan dalam Keberagaman</p><p>Kalingga adalah kerajaan maritim yang membuka banyak jalur perdagangan. Interaksi dengan pedagang India, Tiongkok, hingga wilayah Nusantara lain membuat Kalingga menjadi kerajaan yang plural. Masyarakat tidak kehilangan identitas lokalnya, namun mampu saling berinteraksi dengan budaya lain. Ini mencerminkan sila ketiga: “Persatuan Indonesiaâ€ dalam konteks masa lampau.</p><p>4. Musyawarah dalam Pemerintahan</p><p>Pengambilan keputusan di istana Kalingga dilakukan melalui dewan kerajaan yang memberikan nasihat kepada Ratu Sima. Sistem kolektif ini merupakan cikal bakal konsep musyawarah mufakat dalam pemerintahan Indonesia saat ini.</p><p>5. Keadilan Sosial</p><p>Keadilan hukum dan ekonomi menjadi prinsip utama pemerintahannya. Ratu Sima mengatur pola distribusi hasil pertanian dan perdagangan secara adil agar tidak terjadi kesenjangan. Nilai ini sejalan dengan sila kelima Pancasila.</p><p><br></p><p>Dinamika Pancasila sebagai Ideologi Negara</p><p>Seiring perkembangan zaman, Pancasila terus mengalami proses reinterpretasi dan konteksualisasi. Ada beberapa dinamika penting:</p><p>1. Pancasila sebagai Ideologi Terbuka</p><p>Tidak seperti ideologi dogmatis, Pancasila bersifat fleksibel dan adaptif. Walaupun memiliki nilai dasar tetap, penerapannya menyesuaikan perkembangan sosial, politik, sains, serta globalisasi. Nilai-nilai kearifan lokal seperti di Kalingga menjadi landasan historis bahwa masyarakat Nusantara memiliki nilai toleransi dan keadilan yang diwariskan hingga sekarang.</p><p>2. Tantangan Modernisasi dan Globalisasi</p><p>Globalisasi membawa penetrasi budaya luar, liberalisme ekonomi, dan relativisme nilai. Tantangannya adalah bagaimana mempertahankan karakter bangsa dan nilai Pancasila dalam arus perubahan. Kalingga pernah menghadapi situasi serupa melalui interaksi dagang internasional, namun tetap mempertahankan identitas moralnya.</p><p>3. Krisis Moral dan Ketimpangan Sosial</p><p>Salah satu tantangan penerapan Pancasila saat ini adalah menurunnya karakter bangsa, praktik korupsi, serta ketidakadilan ekonomi. Jika ditarik ke masa Kalingga, keadilan ditegakkan secara konsisten bahkan kepada keluarga kerajaan. Artinya, nilai Pancasila membutuhkan keteladanan kepemimpinan.</p><p>4. Politisasi Ideologi</p><p>Pancasila sering dijadikan alat legitimasi politik, bukan panduan etika kebangsaan. Hal ini dapat mengaburkan nilai substansi Pancasila. Dalam sejarah, Kalingga menunjukkan bahwa nilai luhur tidak dijadikan alat kekuasaan, tetapi dijalankan sebagai budaya pemerintahan.</p><p>Pembelajaran dari Kerajaan Kalingga untuk Pancasila Saat Ini</p><p>1. Keteladanan Pemimpin</p><p>Ratu Sima menunjukkan integritas moral. Pancasila membutuhkan pemimpin berkarakter, bukan hanya slogan.</p><p>2. Penegakan Hukum yang Bersih</p><p>Hukum harus berlaku untuk semua. Keadilan sosial tidak akan tercapai jika hukum dipilih berdasarkan kepentingan.</p><p>3. Toleransi Antarbudaya</p><p>Keberagaman adalah kekuatan bangsa. Kalingga membuktikan bahwa interaksi budaya justru memperkaya nilai lokal.</p><p>4. Musyawarah dan Konsensus</p><p>Pengambilan kebijakan nasional harus melibatkan berbagai unsur masyarakat, bukan hanya elite politik.</p><p><br></p><p>Pancasila bukan sekadar produk politik modern, tetapi hasil internalisasi nilai yang telah hidup dalam masyarakat Nusantara sejak berabad-abad. Kerajaan Kalingga adalah bukti bahwa nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sudah dipraktikkan oleh leluhur bangsa. Namun, dalam dinamika kehidupan modern, Pancasila menghadapi tantangan besar: globalisasi, krisis moral, ketimpangan, dan politisasi.</p><p>Oleh karena itu, memahami sejarah seperti Kalingga memberikan inspirasi bahwa Pancasila harus dijalankan secara autentik melalui teladan pemimpin, penegakan hukum, dan sikap toleransi. Hanya dengan cara itulah Pancasila menjadi ideologi hidup yang mampu menjawab tuntutan zaman.</p>