<p>Bayangkan jika hari ini Anda tidak membayar pajak. Tak ada jalan mulus, listrik sekolah gratis, atau subsidi kesehatan. Tapi pernahkah terpikir, sejak kapan manusia mengenal pajak?</p><p>Ternyata, pajak bukanlah penemuan modern. Jauh sebelum negara modern terbentuk, manusia sudah mengenal konsep memberi sebagian dari hasil panennya kepada penguasa. Inilah kisah pajak dari masa ke masa.</p><h4><strong>Zaman Kuno: Ketika Pajak Adalah Upeti</strong></h4><p>Sejarah mencatat bahwa bentuk awal pajak sudah ada sejak 3000 tahun sebelum Masehi di Mesir Kuno. Para petani memberikan hasil panen mereka kepada Firaun sebagai bentuk pengabdian. Pajak kala itu bukan berupa uang, melainkan gandum, minyak, ternak, atau bahkan tenaga kerja.</p><p>Di Tiongkok Kuno, Kaisar pun menerapkan pajak atas tanah dan hasil pertanian. Begitu pula di Babilonia, di mana Raja Hammurabi mencatat aturan pajak dalam <em>Hammurabi Code</em> sekitar 1750 SM. Pajak adalah cara raja menjaga kekuasaan dan membiayai kerajaannya.</p><h4><strong>Era Kerajaan di Nusantara: Pajak sebagai Tanda Tunduk</strong></h4><p>Di Indonesia sendiri, jauh sebelum zaman kolonial, sistem pajak telah dikenal dalam bentuk <strong>upeti</strong>. Rakyat di bawah kekuasaan kerajaan seperti Majapahit atau Sriwijaya menyerahkan hasil bumi sebagai tanda tunduk kepada raja. Di Prasasti Telaga Batu (abad ke-7 Masehi), disebutkan adanya "pembayaran tahunan" dari daerah-daerah taklukan ke pusat kerajaan Sriwijaya.</p><p>Upeti ini seringkali bersifat simbolik, tapi juga menjadi sumber ekonomi utama kerajaan.</p><h4><strong>Masa Kolonial: Pajak Menjadi Alat Penindasan</strong></h4><p>Ketika Belanda datang, konsep pajak berubah drastis. Pemerintah kolonial VOC dan kemudian Hindia Belanda, menerapkan pajak sebagai sumber keuntungan. Salah satu sistem paling terkenal (dan menyakitkan) adalah <strong>Cultuurstelsel</strong> (Tanam Paksa) pada abad ke-19, di mana rakyat dipaksa menanam tanaman ekspor dan menyetor hasilnya sebagai "pajak" ke pemerintah kolonial.</p><p>Tak hanya itu, pajak kepala, pajak rumah, hingga pajak jalan diberlakukan secara ketat, dan sering kali tanpa keadilan.</p><h4><strong>Masa Kemerdekaan: Pajak untuk Rakyat</strong></h4><p>Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, sistem perpajakan mulai dibangun dari nol. Undang-Undang Pajak Pertama dikeluarkan tahun 1947, dan sejak saat itu, pajak menjadi sumber utama pendapatan negara untuk membiayai pembangunan.</p><p>Presiden Soekarno dalam beberapa pidatonya menyuarakan pentingnya membangun negara secara mandiri—dan pajak menjadi salah satu pilar kemandirian ekonomi.</p><h4><strong>Era Modern: Pajak dan Teknologi Digital</strong></h4><p>Hari ini, pajak tidak lagi dibayar dengan menyerahkan hasil bumi. Semuanya bisa dilakukan <strong>secara online</strong>. Mulai dari laporan SPT tahunan, pembayaran PPN, hingga pencatatan NPWP, kini bisa dilakukan melalui sistem digital Direktorat Jenderal Pajak (DJP).</p><p>Selain itu, muncul juga tantangan baru: bagaimana memungut pajak dari bisnis digital seperti e-commerce, <em>content creator</em>, atau <em>influencer</em>? Pemerintah kini terus berinovasi untuk memastikan keadilan pajak tetap terjaga di era ekonomi digital.</p><h4><strong>Pajak: Beban atau Tanggung Jawab?</strong></h4><p>Banyak orang menganggap pajak sebagai beban. Tapi sejatinya, pajak adalah bentuk partisipasi warga negara. Lewat pajak, kita membantu membiayai sekolah, rumah sakit, subsidi pertanian, hingga bantuan sosial.</p><p>Atau seperti kata Benjamin Franklin:</p><blockquote>“Di dunia ini tidak ada yang pasti, kecuali kematian dan pajak.â€</blockquote><p>Jadi, daripada menghindar, lebih baik kita memahami sejarah dan pentingnya pajak. Sebab, lewat pajaklah roda negara bisa terus berputar, dan masa depan bangsa bisa terus dibangun.</p>