<p><span style="color: black;">Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menyatakan akan segera mengeluarkan surat kepada para kepala daerah terkait rincian pengeluaran dana desa yang akan dialokasikan untuk program Desa Digital. Hal ini disampaikan oleh Fajar Tri Suprapto, Kepala Pusat Penyusunan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kemendes PDT, dalam acara </span><em style="color: black;">Workshop Exit Strategy</em><span style="color: black;"> Desa Cerdas di Serang, Banten.</span></p><p><br></p><p><br></p><p><span style="color: black;">Menurut Fajar, surat tersebut akan diberikan kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk memberikan penegasan terkait rincian penggunaan dana desa, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN 2025. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa dana desa harus diprioritaskan untuk mendukung pemanfaatan teknologi informasi guna mempercepat program Desa Digital. Fajar juga menyebutkan bahwa Desa Digital merupakan bagian dari program Desa Cerdas, sesuai dengan Keputusan Menteri Desa Nomor 55 Tahun 2024.</span></p><p><br></p><p><br></p><p><span style="color: black;">Program Desa Cerdas sendiri bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Program ini memiliki enam pilar utama, yaitu Masyarakat Cerdas, Ekonomi Cerdas, Tata Kelola Cerdas, Lingkungan Cerdas, Kehidupan Cerdas, dan Mobilitas Cerdas.</span></p><p><br></p><p><br></p><p><span style="color: black;">Lebih lanjut, Fajar menjelaskan bahwa penggunaan dana desa untuk mendukung Desa Digital dan Desa Cerdas akan terbagi ke dalam tiga pos anggaran dalam APBDes.</span></p><p><br></p><p><span style="color: black;">Pos pertama, 1.4.08, adalah untuk Sistem Informasi Desa, yang meliputi pengadaan dan pengembangan sistem informasi untuk administrasi dan data desa, seperti layanan publik dan administrasi kependudukan.</span></p><p><br></p><p><span style="color: black;">Pos kedua, 2.6.03, terkait dengan pengembangan infrastruktur teknologi komunikasi desa, seperti jaringan internet dan pusat layanan informasi.</span></p><p><br></p><p><span style="color: black;">Pos ketiga, 2.6.19, mencakup kebutuhan teknologi yang tidak termasuk dalam dua pos sebelumnya, seperti pelatihan teknologi dan perangkat lunak tambahan.</span></p><p><br></p><p><span style="color: black;">Secara keseluruhan, ketiga pos anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung transformasi digital desa, sehingga layanan publik dan administrasi desa menjadi lebih efisien dan modern.</span></p><p><br></p><p><span style="color: black;">Sumber: Tri Meilani Ameliya.</span>2024.<a href="https://www.antaranews.com/berita/4526260/kemendes-surati-kepala-daerah-soal-dana-desa-untuk-desa-digital" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: black;"><em>Kemendes surati kepala daerah soal dana desa untuk Desa Digital</em></a>.</p>