<p>Desa bebas sampah adalah gerakan yang sekuat apapun itu didorong, diprogramkan, dianggarkan, dilatih, diberi tempat pengolahan sampah, diberi kendaraan roda tiga pengangkut sekalipun hampir dipastikan <strong>gagal.</strong></p><p>Mengapa demikian? karena sampah tidak bergerak sendiri. Sampah bukan barang hidup yang bisa kemudian membela sendiri, datang sendiri, masuk sendiri, pergi ke sendiri ke TPA. Semua alat itu seberapapun hebatnya, seberapapun mahalnya hanya akan menjadi sia-sia. </p><p><br></p><p>Mungkin ada yang bilang masyarakat sudah dilatih, sudah dikumpulkan, sudah diberitahu apa bahaya mikroplastik. Sudah diberitahu manfaat dari memilah, sudah diberitahu betapa pentingnya berpartisipasi, sudah diberitahu bahwa membuang sampah itu adalah bagian dari ibadah dan ekspresi keimanan kita. </p><p><br></p><p>Tapi mengapa setelah anggaran besar, setelah tempat pembuangan sementara dibuat, setelah semua dimanjakan, tetap saja masyarakat masih buang sampah sembarangan. Pertanyaannya adalah apakah masyarakat kita sedemikian bebal? apakah masyarakat kita kurang kesadaran? apakah kemudian kita menyimpulkan bahwa tidak perlu program sampah karena semua program sampah itu gagal?</p><p> </p><p>Ini mungkin adalah persoalan dari setengah garis lebih desa di Indonesia. Mereka gagal membuat program desa bebas sampah, padahal anggaran sudah ada, komitmen desa sudah ada, semuanya sudah ada, mengapa masih gagal dan apakah kita boleh menyimpulkan bahwa dengan demikian maka masyarakat kita adalah masyarakat jorok?</p><p><br></p><p>Program Desa bersih itu sesungguhnya adalah sebuah program pembangunan masyarakat bersih. Membangun sebuah budaya, membangun sebuah kebiasaan untuk bertanggung jawab. Proses ini disebut learning society. Masyarakat belajar gerakan kultural, struktural dan organisasi nasional bukan sekedar proyek. Karena ketika diletakkan kepada proyek, maka waktunya selalu berumur pendek. Proyek itu kadang-kadang sudah mati satu hari sebelum proyek berhasil.</p><p><br></p><p>Rumusan pertama adalah penyederhanaan tokoh influencer para penggerak di setiap kota maupun di setiap desa .Yang kedua, membangun komitmen dari tokoh serta memberi target kepada tokoh. Yang berikutnya adalah membuat sebuah list tanggung jawab. Siapa yang mengerjakan, apa ukuran keberhasilannya, jika tidak berhasil apa yang harus dilakukan, jika berhasil apa apresiasinya. Upayakan rumuskan dulu semuanya di awal.</p><p>&nbsp;</p><p>Kalau itu belum dibuat komitmen kelompok, sekalipun sudah diperdeskan maka ada tahapannya. <strong>Problemnya, kita itu selalu melompat</strong>. Kita melompat dari tangga satu ke tangga sepuluh. Selalu dan tidak memperhatikan kembali bahwa kita telah gagal merumuskan tangga. Tangga satu, tangga dua, tangga tiga kemudian langsung melompat ke tangga sepuluh, akibatnya kita terjatuh. Dan setiap kita jatuh, orang kemudian menggerutu jangan lewat tangga itu, kalau lewat tangga itu akan jatuh. Jangan pergi ke sungai si A gagal karena pergi kesana atau jangan mencoba dagang sayur karena si A juga gagal. Problem inilah yang selama ini harus diperbaiki. Problem dimana ada kegagalan individu kemudian disimpulkan menjadi kegagalan bersama.</p><p><br></p><p>Kalau tahapannya tidak pas, maka dipastikan gagal. Jadi, <u>gagal saat hasil akhir adalah indikator paling sederhana bahwa prosesnya keliru.</u> Proses keliru bisa karena tidak paham atau tidak konsisten, tapi bisa saja sangat paham tapi tidak konsisten, karena konsisten jauh lebih penting dari sekedar tahu tapi tidak melakukan tindakan. Lalu, apakah kita akan menyerah? tentu saja tidak. Jangan sampai menyerah.</p><p><br></p><p><strong>Yang diperlukan kita hari ini adalah mari kita akui bahwa kita keliru</strong>, mari kita sadari bahwa pendekatan kita salah, mari kita katakan dengan jujur bahwa tahapan melompat kita terlalu jauh, syarat dan rukunnya tidak jelas.<strong> Kalau kita mengakui bahwa kita salah maka kita akan mencoba melakukan perbaikan.</strong></p><p>Hanya jika kepala desa, perangkat desa, camat dan bupati mengakui bahwa pendekatan dan metodenya keliru, maka akan ada harapan. Hanya jika mereka mengakui bahwa anggaran bukan satu-satunya instrumen, maka desa, kecamatan dan kabupaten terpuji itu mungkin akan bisa kita raih. Hal yang harus kita sadari pertama adalah mari kita mengakui dan kemudian merumuskan ulang. </p><p><br></p><p><u>Mungkin ada pertanyaan kita kan sudah ada konsultan, sudah ada juklak dan juknis</u>. Memang juklak dan juknis cenderung untuk memastikan bahwa anggaran terserap optimal, bahwa proses-proses tahapan proyek dari mulai persiapan, perencanaan, sampai pelaksanaan monev berjalan lancar, memastikan bahwa SPJ sesuai, memastikan bahwa bukti-bukti ada. Tapi juklak dan juknis tidak bisa memastikan bahwa komitmen sudah terbentuk dari hati, tidak bisa melihat sejauh mana orang berkomitmen atau tidak, juklak dan juknis juga tidak bisa memastikan orang bekerja dengan kerelaan.</p><p><br></p><p><u>Ada yang lebih besar dari juklak dan juknis yaitu kepekaan, ketelitian, kedisiplinan ada nilai kesadaran</u>. Jika juklak dan juknis adalah IQ, maka kedisiplinan, sikap keprihatinan, teladan adalah EQ. Kita berikan nilai terlalu besar pada IQ tapi mengabaikan EQ, kita sangat takut, sangat berdisiplin pada prosedur dan administrasi, tapi tidak taat pada substansi, tidak takut pada kegagalan-kegagalan, tidak takut pada outcome, tidak takut kepada pertanggungjawaban maka semuanya percuma.</p>