Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah amanat konstitusi yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Yang rutin dilakukan setiap tahun dari tingkat desa hingga tingkat nasional. dan diperlukan masukan dan usulan kegiatan dari masyarakat sesuai dengan prinsip perencanaan bottom up.

Tujuan Pelaksanaan
Musrenbang Desa dalam rangka penyusunan rancangan RKPD diselenggarakan dengan tujuan antara lain sebagai berikut:
Menampung dan menetapkan kegiatan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat di bawahnya (Musyawarah Dusun/Kelompok)
Menetapkan kegiatan prioritas desa yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa yang berasal dari APBD Kabupaten  maupun pendanaan lainnya;
Menetapkan kegiatan prioritas yang akan diajukan untuk dibahas pada forum Musrenbang Kecamatan (untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten atau APBD Provinsi);
Tersusunnya Rancangan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2026.

Keluaran Pelaksanaan
Keluaran dari kegiatan Musrenbang Desa adalah:
Usulan prioritas kegiatan pembangunan skala desa yang akan didanai oleh Alokasi Dana Desa atau swadaya;
Usulan prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui Perangkat Daerah dan akan dibahas pada forum Musrenbang Kecamatan;
Sinkronisasi program dan kegiatan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Garut dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional, dan sinkronisasi program dan kegiatan hasil Musyawarah Dusun/Kelompok.
Mempertajam indikator dan target kerja program dan kegiatan pembangunan kabupaten; dan
Menyepakati prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan.