<p>Pancasila bukan sekadar pajangan di ruang kelas atau teks yang dihafal saat upacara. Lebih dari itu, ia adalah <strong>"Moral Compass"</strong> atau kompas moral yang seharusnya mengarahkan perilaku pejabat publik dan masyarakat dalam bernegara. </p><p>Namun, di tengah arus modernisasi, sistem etika ini menghadapi tantangan yang tidak ringan.</p><p>Secara dinamis, etika Pancasila terus diuji oleh perubahan zaman. Jika dulu tantangannya adalah mempertahankan kemerdekaan, kini dinamikanya beralih pada bagaimana nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial diwujudkan dalam kebijakan publik. Etika Pancasila menuntut agar setiap keputusan politik tidak hanya legal secara hukum, tetapi juga benar secara moral.</p><p><strong>Tantangan Utama dalam Pemerintahan</strong></p><p>Dalam ranah pemerintahan, setidaknya ada tiga tantangan besar yang sering melukai sistem etika Pancasila:</p><p>1. <strong>Krisis Integritas (Korupsi):</strong> Korupsi adalah pelanggaran etika paling nyata. Ketika kepentingan pribadi diletakkan di atas keadilan sosial (Sila ke-5), maka sistem etika Pancasila dianggap runtuh dalam praktik birokrasi.</p><p>2. <strong>Krisis Keteladanan:</strong> Masyarakat membutuhkan figur pemimpin yang menjadikan Pancasila sebagai gaya hidup, bukan sekadar slogan. Minimnya teladan jujur membuat publik kehilangan arah dalam beretika.</p><p>3. <strong>Politisasi Identitas:</strong> Penggunaan isu SARA dalam kontestasi politik sering kali mengabaikan etika persatuan (Sila ke-3) demi meraih kekuasaan sesaat.</p><p><strong>Kesimpulan</strong></p><p>Tantangan Pancasila sebagai sistem etika di pemerintahan memang berat, namun bukan berarti tidak bisa diatasi. Kuncinya adalah mengembalikan <strong>"hati nurani"</strong> ke dalam sistem birokrasi. Tanpa etika, kekuasaan hanyalah alat yang kering dan bisa merusak tatanan bangsa.</p><p><br></p>