<p>Di era digital saat ini, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa menjadi semakin penting. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur partisipasi ini adalah jumlah peserta yang hadir dalam musyawarah desa (musdes). Di Desa Lakuan Buol, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, partisipasi warga dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) menunjukkan angka yang cukup menggembirakan.</p><p><br></p><p>Desa Lakuan Buol, meskipun tergolong kecil dengan jumlah penduduk sekitar 1.500 jiwa, telah berhasil mengoptimalkan forum musyawarahnya. Dalam setiap musdes, warga tidak hanya hadir untuk mendengarkan, tetapi juga aktif berkontribusi dalam diskusi dan pengambilan keputusan. Foto-foto peserta musyawarah yang diambil selama kegiatan ini menjadi dokumen penting yang mencerminkan keterlibatan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa warga Desa Lakuan Buol memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya partisipasi dalam pembangunan desa mereka.</p><p><br></p><p>RKPDes merupakan kesepakatan bersama yang mencakup apa yang akan dibangun, berapa anggarannya, dan kapan pembangunan tersebut akan dilaksanakan. Proses ini sangat penting karena RKPDes menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam melaksanakan program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, meskipun partisipasi warga dalam musdes cukup tinggi, ada tantangan yang harus dihadapi.</p><p><br></p><p>Salah satu tantangan utama adalah pengaturan alokasi anggaran yang sering kali ditentukan oleh pemerintah pusat. Dalam banyak kasus, alokasi anggaran untuk program-program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa (DD), ketahanan pangan, dan penanganan stunting menjadi sangat besar. Hal ini mengakibatkan mayoritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak sepenuhnya ditentukan oleh hasil musyawarah desa, tetapi lebih dipengaruhi oleh kebijakan pusat.</p><p><br></p><p>Kondisi ini menimbulkan dilema bagi pemerintah desa dan masyarakat. Di satu sisi, kebutuhan mendesak untuk memenuhi program-program yang ditetapkan oleh pemerintah pusat harus dipenuhi. Di sisi lain, masyarakat desa juga memiliki aspirasi dan kebutuhan yang harus diakomodasi dalam RKPDes. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk tetap berupaya mengedepankan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan, meskipun ada batasan yang ditetapkan oleh kebijakan pusat.</p><p><br></p><p>Dengan demikian, meskipun tantangan dalam pengaturan anggaran tetap ada, tingginya partisipasi warga dalam musdes di Desa Lakuan Buol menunjukkan bahwa masyarakat memiliki keinginan yang kuat untuk terlibat dalam pembangunan desa mereka. Ini adalah langkah positif menuju desa yang lebih mandiri dan berdaya saing, di mana suara masyarakat didengar dan diakomodasi dalam setiap kebijakan yang diambil. </p><p><br></p><p>Ke depan, diharapkan pemerintah desa dapat terus mendorong partisipasi aktif masyarakat dan berupaya untuk menjembatani antara kebutuhan lokal dan kebijakan pusat, sehingga pembangunan desa dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan seluruh warga</p><p><br></p>