<p class="ql-align-justify"><strong>SELAYANG PANDANG TENTANG DESA SECARA UMUM</strong></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">Desa merupakan sebuah aglomerasi permukiman di area pedesaan (rural). Sementara itu, di Indonesia sendiri, istilah desa yaitu pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit pemukiman kecil yang disebut dengan kampung atau dusun atau banjar atau jorong.</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;Kata Desa secara etimologi berasal dari bahasa Sansekerta, deca adalah tanah air, tanah kelahiran maupun tanah asal. Secara geografis, Desa atau village diartikan sebagai “a groups of houses or shops in a country area, smaller than a townâ€. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak, asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.</p><p class="ql-align-justify">Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengurus dan mengatur para kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.</p><p class="ql-align-justify">Selain itu, desa juga dapat disebut sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya yang saling bergotong royong. Hasil dari perpaduan ini merupakan dari suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut serta dalam menjaga hubungan dengan daerah-daerah lain.</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><strong>H.A.W. Widjaja</strong></p><p class="ql-align-justify">Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat yang memiliki struktur berdasarkan sifat istimewa. Di dalam pemerintahan desa berisi tentang partisipasi, keanekaragaman, otonomi asli, demokratisasi serta pemberdayaan masyarakat.</p><p class="ql-align-justify">Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2005 tentang Desa, yakni :</p><p class="ql-align-justify">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Merencanakan urusan pemerintah yang ada terhadap hak asal -usul desa.</p><p class="ql-align-justify">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota yang diserahkan pengaturannya Kepada Desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.</p><p class="ql-align-justify">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tugas perbantuan dari pemerintah, baik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.</p><p class="ql-align-justify">4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Urusan Pemerintah lainnya oleh Peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.</p><p><br></p>