<p class="ql-align-justify">Eksistensi Desa dalam 10 tahun terakhir ini mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat mulai dari prioritas pembangunan dan besarnya anggaran, bila tidak direncana dan dikelola dengan profesional resikonya pembangunan masyarakat desa akan terhambat dan para kepala desa akan berhubungan dengan APH. Guna mewujudkan dan mencegah hal-hal yang tidak dinginkan, tulisan ini mengajak para kepala desa untuk mengikuti dan mematuhi ketentuan dalam melakukan perencanaan pembangunan desa.</p><p class="ql-align-justify">Perencanaan pembangunan desa yang saat ini sedang mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat tidak terlepas dari perencanaan nasional terhadap pembangunan desa. Desa yang maju secara kualitatif dan kuantitatif juga harus diawali dengan perencanaan dan prosesnya benar dan taat terhadap asas-asas perencanaan berdasarkan landasan hukum penyusunan pembangunan desa, yakni:</p><ol><li class="ql-align-justify">Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua UU No. 6 Tahun 2014.</li><li class="ql-align-justify">Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang peraturan Pelaksanan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomer 11 Tahun 2019.</li><li class="ql-align-justify">Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.</li><li class="ql-align-justify">Permendes No. 21Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permendes No. 6 Tahun 2023 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa..</li></ol><p class="ql-align-justify">Kepala Desa dan aparaturnya selain memahami dan mengetahui tentang peraturan yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan desa juga memahami konsep perencanaan pembangunan desa. Pengertian Perencanaan Pembangunan Desa menurut Permendagri No. 114 Tahun 2014&nbsp;adalah Rangkaian proses atau tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan desa ldan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa, tahapan tersebut dimulai dengan menyusun Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJM desa). RPJM desa menjadi acuan dalam menyusu Rencana Kerja Pemerintahan Desa ( RKP Desa) dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintahan Desa ( DU-RKP Desa ) yang disusn tiap tahun selama perode kepemimpinan Kepala Desa.</p><p class="ql-align-justify">Dalam pelaksanaan rencana pembangunan desa (RPJMD), secara konseptual harus melalui beberapa tahap, yakni; (a)&nbsp;Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa, (b) Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan&nbsp;kabupaten atau kota, (c)&nbsp;Pengkajian keadaan desa, (d)Pengelompokan masalah, (e)&nbsp;Penentuan prioritas masalah, (f) Pengkajian tindakan pemecahan masalah, (g) Penentuan peringkat tindakan, (h) Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa melalui musyawarah desa, (i) Penyusunan rancangan RPJM Desa, (j) Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa dan terakhir (k) Penetapan dan perubahan RPJM Desa. kepatuhan desa terhadap berbagai tahapan dalam perencanaan desa tersebut sangat membantu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan desa.</p><p class="ql-align-justify">Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembanguanan desa yang baik juga berdampak terhadap kualitas perencanaan kabupaten/kota. Hal ini dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota dengan pembangunan desa.&nbsp;<em>Wallahualam.JB</em></p><p class="ql-align-justify"><em>*Penulis: Junaidin Basri dan Irma Indriyani (Pemerhati Sosial dan Pembangunan Desa)</em></p><p>&nbsp;</p>