<p>Pemberantasan Komunisme di Indonesia: Antara Ideologi, Kekuasaan, dan Politik Melalui Pembelajaran di STKIP Kusuma Negara Jakarta</p><p>Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan salah satu partai politik terbesar di Indonesia pada masa pasca-kemerdekaan, bahkan sempat menjadi partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan Tiongkok. Namun, perjalanan partai ini berakhir tragis setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI) yang dituduh sebagai upaya kudeta terhadap pemerintah. Sejak saat itu, pemberantasan komunisme di Indonesia tidak hanya menjadi tindakan politik, tetapi juga ideologis dan sosial yang berakar kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.</p><p><strong>Ideologi Komunisme</strong></p><p>Komunisme sebagai ideologi berasal dari pemikiran Karl Marx dan Friedrich Engels yang menolak sistem kapitalisme dan menekankan perjuangan kelas untuk mencapai masyarakat tanpa kepemilikan pribadi atas alat produksi. Ketika ideologi ini masuk ke Indonesia pada awal abad ke-20 melalui pengaruh internasional dan jaringan pergerakan buruh, ia mulai beradaptasi dengan kondisi sosial-politik lokal.</p><p>Namun, ideologi komunisme bertentangan secara mendasar dengan nilai-nilai <strong>Pancasila</strong> sebagai dasar negara Indonesia yang menekankan pada <strong>Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial</strong>. Pertentangan inilah yang kemudian menjadi akar dari konflik ideologis antara PKI dan pemerintah Indonesia.</p><p><strong>Peran Kekuasaan dalam Pemberantasan Komunisme</strong></p><p>Setelah peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965, pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto melakukan operasi besar-besaran untuk menumpas anggota, simpatisan, dan ideologi komunisme di seluruh Indonesia.</p><p>Pemberantasan ini dilakukan melalui berbagai cara, antara lain:</p><ol><li><strong>Operasi militer</strong> untuk menangkap dan mengeksekusi anggota PKI yang dianggap terlibat.</li><li><strong>Pembersihan birokrasi dan lembaga pendidikan</strong> dari unsur-unsur yang dicurigai pro-komunis.</li><li><strong>Pelarangan ajaran Marxisme-Leninisme</strong> melalui Ketetapan MPRS Nomor XXV Tahun 1966.</li><li><strong>Pengawasan sosial dan politik</strong> terhadap keluarga bekas anggota PKI yang berlangsung selama beberapa dekade.</li></ol><p>Namun, langkah-langkah tersebut tidak semata-mata didorong oleh semangat ideologis. Dalam konteks politik, pemberantasan komunisme juga menjadi <strong>alat legitimasi kekuasaan Orde Baru</strong> untuk mengokohkan posisi militer dan menyingkirkan lawan politik, termasuk kelompok nasionalis dan Islam yang berpotensi menyaingi dominasi negara.</p><p><strong>Dimensi Politik dan Sosial</strong></p><p>Pemberantasan komunisme meninggalkan dampak sosial yang mendalam. Ratusan ribu orang kehilangan nyawa, ditahan tanpa proses hukum, atau distigmatisasi secara turun-temurun sebagai “keturunan PKIâ€. Trauma sosial ini menciptakan ketakutan kolektif yang bertahan lama dalam masyarakat Indonesia.</p><p>Selain itu, narasi anti-komunis juga dimanfaatkan dalam pendidikan, media, dan kebijakan politik untuk membentuk opini publik. Pemerintah Orde Baru memonopoli narasi sejarah tentang G30S/PKI dan menjadikannya alat propaganda untuk meneguhkan citra rezim sebagai penyelamat bangsa dari ancaman ideologi asing.</p><p><strong>Kondisi Pasca-Reformasi</strong></p><p>Pasca-reformasi 1998, isu komunisme kembali muncul dalam wacana publik. Sejumlah pihak berupaya melakukan <strong>rekonstruksi sejarah</strong> dan <strong>rehabilitasi korban</strong> pelanggaran HAM masa lalu. Namun, perdebatan antara upaya penegakan keadilan dan kekhawatiran akan kebangkitan ideologi komunisme terus berlanjut.</p><p>Meskipun larangan terhadap ajaran Marxisme-Leninisme masih berlaku, sebagian akademisi dan aktivis berpendapat bahwa <strong>kajian ilmiah tentang komunisme</strong> seharusnya dipisahkan dari <strong>upaya kebangkitan ideologi politik</strong>. Artinya, memahami komunisme sebagai fenomena sejarah dan sosial tidak sama dengan menghidupkan kembali PKI.</p><p>Pemberantasan komunisme di Indonesia merupakan peristiwa kompleks yang tidak hanya didorong oleh pertentangan ideologi, tetapi juga kepentingan politik dan kekuasaan. Di satu sisi, langkah ini dipandang perlu untuk menjaga keutuhan negara dari ancaman ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Namun, di sisi lain, praktik pemberantasannya telah menimbulkan luka sosial dan pelanggaran hak asasi manusia yang masih menjadi perdebatan hingga kini.</p><p>Oleh karena itu, dalam konteks Indonesia modern, penting untuk <strong>mempelajari peristiwa tersebut secara objektif</strong>, tidak dengan semangat kebencian, tetapi sebagai pelajaran berharga tentang bagaimana ideologi, politik, dan kekuasaan dapat berinteraksi secara destruktif jika tidak diimbangi dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.</p><p>&nbsp;</p>