<h1><strong>Ketika Pancasila "Bergeser": Menggali Kembali Esensi Ideologi di Tengah Arus Globalisasi dan Radikalisme</strong></h1><p class="ql-align-center"><br></p><p><strong>I. Pergeseran Ideologi dalam Konteks Kontemporer</strong></p><p><br></p><ul><li><strong>Definisi "Bergeser":</strong> Jelaskan bahwa "bergeser" di sini bukanlah perubahan nilai dasar Pancasila, melainkan <strong>pergeseran penekanan dan tantangan</strong> dalam implementasi Nilai Instrumental dan Praksis.</li><li><strong>Esensi Pancasila:</strong> Tegaskan kembali bahwa Pancasila adalah <strong>ideologi terbuka</strong> yang nilai dasarnya bersifat abadi dan digali dari budaya bangsa.</li><li><strong>Dua Pemicu Utama:</strong> Identifikasi secara jelas Globalisasi dan Radikalisme sebagai dua arus utama yang menguji daya tahan dan relevansi Pancasila saat ini.</li></ul><p class="ql-align-center"><br></p><p><strong>II. Tantangan Globalisasi terhadap Esensi Pancasila</strong></p><p><br></p><p>Globalisasi membawa nilai-nilai baru yang dapat menggerus nilai-nilai Pancasila, terutama pada Sila Ketiga (Persatuan) dan Sila Kelima (Keadilan Sosial).</p><ul><li><strong>Individualisme dan Liberalisme:</strong> Arus budaya global cenderung menonjolkan kebebasan individu yang ekstrem (<strong>individualisme</strong>) dan persaingan bebas tanpa batas (<strong>liberalisme</strong>), yang bertentangan dengan semangat <strong>gotong royong</strong> dan <strong>kekeluargaan</strong> (Sila Ketiga dan Kelima).</li><li><strong>Degradasi Nilai Lokal:</strong> Nilai-nilai budaya yang menjadi sumber Pancasila mulai terkikis oleh budaya populer global (<strong>westernisasi/budaya pop</strong>), mempersulit transmisi nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda.</li><li><strong>Kesenjangan Ekonomi:</strong> Globalisasi mendorong pasar bebas yang sering kali memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin, menantang prinsip <strong>Keadilan Sosial</strong> (Sila Kelima).</li></ul><p class="ql-align-center"><br></p><p><strong>III. Ancaman Radikalisme dan Ideologi Transnasional</strong></p><p><br></p><p>Radikalisme, baik berbasis agama maupun non-agama, adalah ancaman langsung terhadap prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa secara inklusif (Sila Pertama) dan Persatuan Indonesia (Sila Ketiga).</p><ul><li><strong>Ancaman Sila Pertama (Ketuhanan):</strong> Kelompok <strong>radikal ekstrem</strong> menafsirkan agama secara eksklusif dan intoleran, menolak konsep <strong>pluralisme</strong> dan <strong>kebhinekaan</strong> yang dijunjung oleh Pancasila.</li><li><strong>Ancaman Sila Ketiga (Persatuan):</strong> Ideologi transnasional (seperti khilafah, separatisme, atau ultra-nasionalisme sempit) berupaya menggantikan negara Pancasila dengan sistem yang didasarkan pada identitas tunggal, merusak <strong>Persatuan Indonesia</strong>.</li><li><strong>Intoleransi dan Kekerasan:</strong> Ideologi radikal sering kali menggunakan kekerasan untuk memaksakan kehendak, berlawanan dengan prinsip <strong>Kemanusiaan yang Adil dan Beradab</strong> (Sila Kedua) dan <strong>Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan</strong> (Sila Keempat).</li></ul><p class="ql-align-center"><br></p><p><strong>IV. Menggali Kembali Esensi Ideologi</strong></p><p><br></p><p>Bagian ini harus menawarkan solusi atau rekomendasi bagaimana seharusnya Pancasila diaktualisasikan.</p><ul><li><strong>Re-Internalisasi Nilai Dasar:</strong> Penekanan pada <strong>pendidikan karakter</strong> berbasis Pancasila yang tidak lagi bersifat indoktrinasi (ala Orde Baru) tetapi melalui <strong>dialog, penalaran kritis, dan keteladanan.</strong></li><li><strong>Penguatan Demokrasi Pancasila:</strong> Menggali kembali Sila Keempat dan Kelima, memastikan bahwa demokrasi berjalan efektif, adil, dan memberikan <strong>kesejahteraan sosial</strong> bagi seluruh rakyat.</li><li><strong>Literasi Digital dan Ketahanan Ideologi:</strong> Mengajak masyarakat (terutama generasi muda) untuk <strong>kritis</strong> terhadap informasi dan ideologi yang masuk melalui media sosial, serta mempromosikan <strong>toleransi</strong> dan <strong>moderasi beragama</strong> sebagai antitesis radikalisme.</li></ul><p class="ql-align-center"><br></p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p><strong>&nbsp;V. Pergeseran Interpretasi dan Implementasi Pancasila</strong></p><p><br></p><ul><li><strong>Era Sejarah Orde Lama </strong>Periode Waktu Sekitar 1945–1966</li></ul><p><strong>Karakteristik Utama Penerapan Pancasila Ideologisasi dan Sintesis:</strong> Pancasila diupayakan menjadi ideologi yang inklusif, mencoba mengakomodasi berbagai ideologi yang ada (Nasionalisme, Agama, Komunisme atau <strong>Nasakom</strong>). Namun, penerapannya masih dalam proses pencarian model yang tepat dan diwarnai konflik ideologis (Pemberontakan PKI, DI/TII). Pancasila dijadikan sebagai <strong>alat pemersatu</strong> bangsa yang baru merdeka.</p><ul><li><strong>Orde Baru </strong>1966–1998</li></ul><p><strong>Monolitis dan Alat Legitimasi Kekuasaan:</strong> Pancasila dijadikan sebagai <strong>"Asas Tunggal"</strong> dan alat kontrol politik yang eksklusif dan otoriter. Penafsiran Pancasila diseragamkan dan didoktrinasi secara masif melalui program seperti <strong>P4</strong> (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Nilai-nilai Pancasila digunakan untuk melegitimasi dan melanggengkan kekuasaan otoriter, menekan perbedaan pendapat, dan mengabaikan nilai demokrasi serta hak asasi manusia.</p><ul><li><strong>Reformasi </strong>1998–Sekarang</li></ul><p><strong>Demokratisasi dan Keterbukaan:</strong> Pancasila kembali ditegaskan sebagai <strong>ideologi terbuka</strong>, di mana nilai-nilai dasarnya tetap, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan dinamika zaman dan aspirasi masyarakat. Penekanan kembali pada aspek <strong>demokrasi</strong> dan <strong>pluralisme</strong>. Tantangannya adalah menjabarkan nilai-nilai Pancasila dalam sistem politik yang lebih liberal dan terbuka tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya, serta menghadapi berbagai ideologi transnasional di era globalisasi.</p><p class="ql-align-center">  </p><p>Pergeseran yang terjadi dari masa ke masa lebih merupakan <strong>penyimpangan</strong> dalam implementasi atau <strong>penyempitan/pengaburan</strong> makna Pancasila oleh kepentingan politik rezim yang berkuasa, bukan perubahan pada substansi ideologi itu sendiri.</p><p><br></p><p><strong>VI. Penutup</strong></p><p><br></p><ul><li><strong>Kesimpulan:</strong> Tegaskan bahwa <strong>Pancasila adalah solusi</strong>, bukan masalah, di tengah arus globalisasi dan radikalisme.</li><li><strong>Panggilan:</strong> Ajak semua elemen bangsa untuk berperan aktif dalam membumikan kembali nilai-nilai Pancasila.</li></ul><p><br></p>