<h4><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);">Sebagai bangsa yang berlandaskan Pancasila, penting untuk tahu nilai yang mendefinisikan identitas bangsa Indonesia. Pancasila tidak hanya sebuah simbol atau deretan kalimat, tetapi sebuah filosofi hidup yang mengikat segenap elemen bangsa. </span></h4><h4><br></h4><p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);">Dalam hal ini, pemahaman berbagai ideologi, terutama komunisme, yang paling tidak relevan untuk dipahami, sering kali menjadi perdebatan. Mari kita analisis mengapa komunisme tidak bisa dipadukan dengan pilar-pilar bangsa kita.</span></p><h4><br></h4><h4><br></h4><h4><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">1. </span><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);">Ketuhanan yang Maha Esa vs. Atheisme Komunisme.</span></h4><h4><br></h4><h4><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);">Pancasila dimulai dengan sila pertama: Ketuhanan yang Maha Esa adalah fondasi spiritual bangsa Indonesia, mengakui keberadaan Tuhan dan pentingnya nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat. Kebebasan beragama dijamin dan dihormati. </span></h4><h4><br></h4><p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);">Sebaliknya, komunisme, khususnya yang diilhami oleh pemikiran Karl Marx dan Friedrich Engels, secara inheren bersifat “ateistikâ€. Agama dipandang sebagai "candu masyarakat" (opium of the people) yang menghambat revolusi proletar dan kesadaran kelas.</span></p><p><br></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);">Dalam praktik negara-negara komunis, agama sering kali dibatasi, diawasi, atau bahkan dilarang, bertolak belakang dengan kebebasan berkeyakinan yang menjadi hak asasi manusia di Indonesia. Kontradiksi ini fundamental; bagaimana mungkin ideologi yang menolak Tuhan dapat sejalan dengan ideologi yang menempatkan Tuhan sebagai sila pertama.</span></p><h4><br></h4><h4><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab vs. Eksploitasi Kelas dan Kekerasan Revolusioner.&nbsp;</span></h4><h4><br></h4><h4><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">Sila kedua Pancasila, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menekankan penghargaan terhadap martabat manusia, keadilan, dan etika. Ini mendorong sikap saling menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia tanpa memandang perbedaan.</span></h4><h4><br></h4><h4><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">Komunisme, melalui teori perjuangan kelas, justru memandang sejarah sebagai konflik abadi antara kelas borjuis (pemilik modal) dan proletar (pekerja). Meskipun bertujuan menciptakan masyarakat tanpa kelas, metode yang dianjurkan seringkali melibatkan kekerasan revolusioner untuk menggulingkan struktur sosial yang ada. Dalam praktiknya, ini seringkali berujung pada penindasan, penghilangan kebebasan individu, dan pelanggaran hak asasi manusia demi tercapainya tujuan revolusi. Pendekatan ini sangat bertentangan dengan semangat keadilan, keberadaban, dan penghormatan terhadap kemanusiaan yang universal seperti yang diajarkan Pancasila.</span></h4><h4><br></h4><h4><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">3. Persatuan Indonesia vs. Polarisasi Kelas dan Internasionalisme Proletariat.</span></h4><h4><br></h4><h4><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">Persatuan Indonesia adalah sila ketiga Pancasila, yang menekankan pentingnya menjaga keutuhan bangsa di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan antar-golongan. Semangat Bhinneka Tunggal Ika adalah wujud nyata dari sila ini, mendorong kohesi sosial dan menolak perpecahan.</span></h4><h4><br></h4><h4><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">Komunisme, dengan fokus pada perjuangan kelas, justru mendorong polarisasi masyarakat berdasarkan posisi ekonomi. Meskipun mengklaim persatuan kelas pekerja, ia seringkali memecah belah masyarakat secara horizontal dan vertikal. Lebih jauh, konsep internasionalisme proletariat dalam komunisme seringkali menempatkan loyalitas kepada kelas pekerja global di atas loyalitas kepada negara bangsa, yang berpotensi melemahkan semangat nasionalisme dan persatuan bangsa Indonesia yang berlandaskan keberagaman.</span></h4><h4><br></h4><h4><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan vs. Diktatur Proletariat ( kelas sosial rendah)&nbsp;</span></h4><h4><br></h4><h4><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">Sila keempat Pancasila adalah Demokrasi yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Hal ini menjamin pengambilan keputusan dari rakyat melalui instrumen demokrasi melalui penegasannya kepada hikmat kebijaksanaan, bukan sewenang-wenang kebijakan yang diambilnya.</span></h4><h4><br></h4><h4><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">Dalam pemikiran sosio-politik Marxis, diktatur proletariat merujuk pada negara sosialis di mana kaum proletar (kelas buruh) memegang kekuasaan politik. Istilah yang dicetuskan oleh Joseph Weydemeyer ini diadopsi oleh dua penggagas Marxisme, Karl Marx dan Friedrich Engels, pada abad ke-19.</span></h4><h4><br></h4><h4><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">Diktator proletariat merupakan konsep yang dominan dalam komunisme. Namun, sebagaimana fase transisi menuju masyarakat tanpa kelas, dalam cara berpikirnya&nbsp;ini seringkali berarti kekuasaan absolut di tangan satu partai komunis yang&nbsp;mewakili kepentingan proletariat. Ini justru secara otomatis mengingkari pluralitas politik, oposisi, dan mekanisme demokrasi multi partai yang sebagaimana Pancasila. Tidak ada tempat untuk diskusi setara atau representasi yang beragam ketika kekuasaan berkonsentrasi dalam satu entitas.</span></h4><h4><br></h4><h4><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia vs. Kesetaraan Paksa dan Perampasan Hak Individu</span></h4><h4><br></h4><h4><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">Sila kelima “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesiaâ€ adalah cita-cita masyarakat yang ingin dituju agar membantu mewujudkan kehidupan yang adil dan makmur di mana tiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi dalam hidupnya. Ini meliputi pertumbuhan ekonomi dan distribusi yang seimbang.</span></h4><h4><br></h4><h4><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">Komunisme juga mendambakan keadilan sosial, tetapi dengan cara yang sangat berbeda. Untuk menciptakan keseimbangan, komunisme seringkali melibatkan penghapusan kepemilikan pribadi atas alat produksi dan distribusi, serta pengendalian separuh ekonomi oleh negara. Ini yang telah terjadi di dunia–dunia. </span></h4><h4><br></h4><p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">﻿Dalam prakteknya hal ini bisa mengakibatkan perampasan hak-hak individu atas properti dan usahanya sendiri, serta kebebasannya untuk memilih bekerja atau berwirausaha. Meski Pancasila mencari keadilan dalam arti kepemilikan pribadi yang memiliki fungsi sosial dan ekonomi pasar yang terkendali, sementara komunisme berusaha menegakkan kesetaraan melalui kontrol total yang banyak korbankan kebebasan dan kreativitas si individu.&nbsp;</span></p><h4><br></h4><h4><br></h4><h4><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">Kesimpulan:&nbsp;</span></h4><h4><br></h4><h4><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">Perbedaan mendasar antara Komunisme dan Pancasila tidak terbatas pada satu atau dua hal, melainkan pada keseluruhan kerangka filosofis dan praktisnya.</span></h4><h4><br></h4><h4><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">Kelima sila tersebut tidak terpisahkan dan sepenuhnya membentuk identitas unik Indonesia sebagai bangsa yang religius, humanis, nasionalis, demokratis, dan berkeadilan sosial. Komunisme dengan watak artistiknya, kekerasan revolusionernya, polarisasi kelas, kediktatoran proletar, dan penolakan kepemilikan pribadi pada dasarnya tidak selaras dengan Pancasila. Memahami ketidaksesuaian ini sangatlah penting untuk terus memperkuat Pancasila sebagai ideologi pemersatu dan pembimbing seluruh rakyat Indonesia.</span></h4>