<p>Tidak banyak provinsi di Indonesia yang mampu menjaga koordinasi perencanaan pembangunan hingga ke tingkat desa. Namun, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menunjukkan bahwa hal ini bukan sesuatu yang mustahil. Bahkan, Sulteng telah memberikan contoh baik bagaimana sinergi perencanaan dapat berjalan dari level provinsi hingga desa secara nyata.</p><h2>Sinkronisasi dari RPJMD Provinsi, Kabupaten, hingga Desa</h2><p><br></p><p>Salah satu praktik baik yang terlihat adalah sinkronisasi <strong>Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)</strong> provinsi dengan RPJMD kabupaten. Di Kabupaten Buol misalnya, perencanaan pembangunan tidak hanya berhenti pada level pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan <strong>perwakilan desa</strong>. Kehadiran desa dalam forum perencanaan menjadi bukti bahwa pembangunan memang dirancang dari bawah (bottom-up) sekaligus diselaraskan dengan arah pembangunan di atas (top-down).</p><p>Hal ini merupakan langkah maju, mengingat di banyak daerah lain, <strong>RPJM kabupaten dengan RPJM desa sering kali tidak sejalan</strong>. Akibatnya, program di tingkat desa berjalan sendiri tanpa keterkaitan dengan kebijakan kabupaten, apalagi provinsi. Kondisi inilah yang membuat pembangunan kurang efektif dan sulit mencapai tujuan jangka panjang.</p><p><br></p><h2>Sulteng Jadi Contoh Baik</h2><p>Apa yang dilakukan Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa koordinasi dan komunikasi yang baik dapat menghasilkan perencanaan yang lebih sinkron. <strong>RPJMD provinsi Sulteng terhubung dengan RPJMD kabupaten, bahkan hingga ke RPJM desa</strong>. Keterhubungan ini bukan hanya soal dokumen, melainkan juga soal proses partisipatif yang melibatkan berbagai pihak.</p><p><br></p><p>Hubungan yang selaras ini penting untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan di desa benar-benar mendukung visi daerah secara keseluruhan. Dengan demikian, potensi desa dapat dikelola sesuai kebutuhan masyarakat, sekaligus memberi kontribusi nyata terhadap pencapaian target pembangunan provinsi.</p><p><br></p><h2>Tantangan: Dari Perencanaan ke Aksi</h2><p>Meski perencanaan sudah sinkron hingga ke desa, tantangan berikutnya adalah bagaimana menerjemahkannya ke dalam <strong>tataran aksi</strong>. Dibutuhkan strategi khusus agar setiap program yang telah dirancang dapat benar-benar dijalankan dengan konsisten.</p><p><br></p><p>Salah satu catatan penting adalah bahwa desa tetap harus memiliki ruang untuk <strong>menentukan postur perencanaan secara mandiri</strong>. Perencanaan provinsi dan kabupaten sebaiknya tidak menjadi "pembatas", melainkan justru memberikan panduan agar desa bisa bergerak lebih efektif. Artinya, sinergi harus berjalan dengan menghargai kemandirian desa dalam merancang prioritas sesuai potensi dan kebutuhan mereka.</p><p><br></p><h2>Penutup</h2><p>Sulawesi Tengah telah memberikan contoh baik bagaimana perencanaan pembangunan dapat terhubung dari provinsi hingga desa. Jika praktik ini bisa diikuti oleh daerah lain di Indonesia, maka pembangunan akan lebih terarah, partisipatif, dan berkelanjutan. Yang dibutuhkan sekarang adalah strategi implementasi yang tepat agar perencanaan yang sudah sinkron benar-benar berdampak nyata di lapangan.</p>