<p><strong>Sejarah Kerajaan Indonesia: Jejak Pancasila Sebelum Kemerdekaan</strong></p><p>&nbsp;</p><p><br></p><p>Banyak orang beranggapan bahwa Pancasila lahir hanya pada tahun 1945, saat Indonesia merdeka. Namun, jika kita menyelami sejarah kerajaan-kerajaan di Nusantara, akan ditemukan jejak-jejak nilai-nilai yang sejalan dengan lima sila Pancasila. Nilai-nilai seperti gotong royong, kesatuan, penghormatan terhadap keberagaman, dan rasa keadilan telah hidup dan berkembang di tengah masyarakat kerajaan sejak ribuan tahun yang lalu.</p><p>&nbsp;</p><p>1. Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa – Jejak Keyakinan Spiritual di Kerajaan</p><p><br></p><p>&nbsp;Sebelum kedatangan agama-agama dunia, masyarakat Nusantara telah memiliki keyakinan terhadap kekuatan gaib yang lebih tinggi, yang disebut animisme dan dynamisme. Ketika kerajaan-kerajaan mulai terbentuk, keyakinan ini berkembang menjadi penyembahan kepada Dewa Tuhan yang Maha Esa, meskipun dengan bentuk yang berbeda-beda.</p><p>&nbsp;Contohnya, kerajaan Majapahit (abad 13-16) memeluk agama Hindu-Budha secara bersamaan, tetapi mengakui keberadaan "Sang Hyang Widhi Wasa" sebagai Tuhan Yang Maha Esa yang menguasai seluruh alam semesta. Begitu juga kerajaan Sriwijaya (abad 7-13), yang memeluk agama Budha, tetap menghargai keyakinan spiritual masyarakat lokal. Nilai ini sejalan dengan Sila Pertama yang menekankan kepercayaan pada satu Tuhan tanpa memaksakan bentuk penyembahannya.</p><p><br></p><p>&nbsp;2. Sila Kedua: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab – Nilai Keadilan dalam Pemerintahan</p><p><br></p><p>&nbsp;Kerajaan-kerajaan di Nusantara juga memiliki konsep kemanusiaan yang adil dalam pemerintahan. Raja sebagai pemimpin tidak hanya memerintah dengan kekerasan, tetapi juga diharapkan melindungi rakyat dan memberikan keadilan.</p><p>&nbsp;Dalam kerajaan Mataram Kuno (abad 8-10), raja diharapkan mematuhi prinsip dharma raja – kewajiban untuk memerintah dengan adil dan memelihara kesejahteraan rakyat. Jika raja tidak memenuhi kewajiban ini, masyarakat berhak untuk memberontak. Begitu juga di kerajaan Minangkabau (abad 16-19), prinsip adiluhung (keadilan dan kemuliaan) menjadi dasar dalam menyelesaikan konflik dan memerintah. Nilai ini sesuai dengan Sila Kedua yang menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab.</p><p><br></p><p>&nbsp;3. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia – Usaha Menyatukan Beragam Masyarakat</p><p><br></p><p>&nbsp;Nusantara telah lama dikenal dengan keragaman suku, bahasa, dan budaya. Namun, kerajaan-kerajaan di masa lalu telah melakukan upaya untuk menyatukan berbagai kelompok masyarakat menjadi satu kesatuan.</p><p>&nbsp;Kerajaan Majapahit dengan slogan "Bhinneka Tunggal Ika" (Berbeda-beda tetapi satu) menjadi contoh paling jelas. Melalui sistem mandala (pemerintahan berbasis hubungan kepercayaan), Majapahit menyatukan berbagai daerah di Nusantara menjadi satu kekaisaran. Kerajaan Sriwijaya juga berhasil menyatukan daerah-daerah di Sumatera, Jawa, dan Kepulauan Nusa Tenggara melalui perdagangan dan pengaruh budaya. Nilai persatuan ini merupakan inti dari Sila Ketiga.</p><p><br></p><p>&nbsp;4. Sila Keempat: Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat</p><p><br></p><p>Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan – Prinsip Musyawarah Mufakat</p><p>Prinsip musyawarah dan mufakat tidaklah baru di Indonesia. Di kerajaan-kerajaan kuno, raja seringkali berkonsultasi dengan para penasihat, pemimpin suku, atau walisongo (ulama) sebelum membuat keputusan penting.</p><p>&nbsp;Contohnya, di kerajaan Aceh (abad 16-19), raja diiringi oleh ulama council yang memberikan nasihat dalam masalah agama dan pemerintahan. Di kerajaan Minangkabau, sistem adat perpatih yang berbasis musyawarah dan mufakat telah berjalan selama berabad-abad. Prinsip ini sejalan dengan Sila Keempat yang menekankan kerakyatan melalui permusyawaratan dan perwakilan.</p><p><br></p><p>&nbsp;5. Sila Kelima: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia – Usaha Memelihara Kesejahteraan Rakyat</p><p><br></p><p>&nbsp;Kerajaan-kerajaan di Nusantara juga memprioritaskan kesejahteraan rakyat. Raja diharapkan memastikan bahwa rakyat memiliki akses ke makanan, tempat tinggal, dan pendidikan.</p><p>&nbsp;Dalam kerajaan Majapahit, raja mengatur sistem bhumiputra (hak atas tanah) untuk melindungi petani dari eksploitasi. Di kerajaan Bali, sistem subak (organisasi petani) dibentuk untuk mengatur irigasi dan membagi hasil panen secara adil. Nilai keadilan sosial ini sesuai dengan Sila Kelima yang bertujuan memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.</p><p><br></p><p>&nbsp;</p><p>Kesimpulan</p><p><br></p><p>&nbsp;Sejarah kerajaan Indonesia menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila bukanlah ciptaan semata-mata pada tahun 1945, melainkan merupakan kelanjutan dari nilai-nilai yang telah hidup dan berkembang di tengah masyarakat Nusantara selama berabad-abad. Ini membuktikan bahwa Pancasila adalah dasar negara yang sesuai dengan watak dan budaya bangsa Indonesia, yang telah teruji&nbsp;oleh&nbsp;waktu.</p>