<p>Artikel “Merasionalkan Koperasi Desa Merah Putihâ€ oleh Firdaus Putra, HC., yang dipublikasikan oleh Jaringan Inovator Koperasi (JIK) pada 7 Maret 2025, memberikan analisis kritis terhadap inisiatif pemerintah dalam membentuk 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi desa.&nbsp;&nbsp;</p><p><br></p><p><br></p><p>1. Tantangan Skala Ekonomi dan Efisiensi Operasional</p><p><br></p><p>Artikel ini menyoroti pentingnya skala ekonomi dalam operasional koperasi.&nbsp;Dengan asumsi satu desa memiliki rata-rata 2.000 kepala keluarga (KK) dan hanya 30% yang berbelanja di toko Kopdes dengan rata-rata pengeluaran Rp300.000 per bulan, maka omset bulanan mencapai Rp180 juta.&nbsp;Dengan margin 10%, laba kotor hanya Rp18 juta per bulan, yang harus menutupi berbagai biaya operasional seperti gaji, listrik, dan lainnya.&nbsp;Hal ini menunjukkan bahwa operasional Kopdes di tingkat desa mungkin tidak efisien secara ekonomi.&nbsp;&nbsp;</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>2. Konsolidasi Antar Desa sebagai Solusi</p><p><br></p><p>Untuk mengatasi tantangan skala ekonomi, artikel ini mengusulkan konsolidasi 10 desa menjadi satu Kopdes.&nbsp;Dengan demikian, jumlah Kopdes yang perlu dibentuk hanya sekitar 7.000, bukan 70.000, yang secara signifikan mengurangi biaya pendirian dan operasional.&nbsp;Selain itu, konsolidasi ini memungkinkan pembentukan Sub Distribution Center (DC) yang melayani ritel jaringan serta toko masyarakat, meningkatkan efisiensi distribusi dan layanan.&nbsp;&nbsp;</p><p><br></p><p><br></p><p>3. Koperasi Multi Pihak (KMP) dan Revisi Regulasi</p><p><br></p><p>Artikel ini juga menyoroti perlunya revisi regulasi untuk memungkinkan pembentukan Koperasi Multi Pihak (KMP) yang anggotanya dapat terdiri dari individu dan badan hukum.&nbsp;Hal ini penting untuk mendukung model Kopdes yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa, BUMDes, dan masyarakat.&nbsp;Revisi ini akan memberikan dasar hukum yang kuat bagi operasional Kopdes yang lebih inklusif dan berkelanjutan.&nbsp;&nbsp;</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>4. Fokus pada Sektor Riil dan Kemitraan Keuangan</p><p><br></p><p>Artikel ini menyarankan agar Kopdes fokus pada sektor riil, seperti distribusi hasil pertanian dan produk lokal, sementara sektor keuangan dapat dikelola melalui kemitraan dengan lembaga keuangan yang sudah ada, seperti Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau bank.&nbsp;Hal ini untuk menghindari duplikasi layanan dan memanfaatkan infrastruktur keuangan yang sudah mapan.&nbsp;&nbsp;</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>5. Efisiensi dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)</p><p><br></p><p>Dengan konsolidasi 10 desa menjadi satu Kopdes, kebutuhan akan pengurus dan pengawas koperasi juga berkurang.&nbsp;Jika setiap Kopdes memiliki 3 pengurus dan 3 pengawas, maka total kebutuhan SDM untuk 7.000 Kopdes adalah 42.000 orang.&nbsp;Dengan biaya pelatihan Rp2 juta per orang, total biaya pengembangan SDM menjadi Rp84 miliar, jauh lebih efisien dibandingkan jika membentuk 70.000 Kopdes yang memerlukan Rp840 miliar untuk pelatihan SDM.&nbsp;&nbsp;</p><p><br></p><p><br></p><p>Kesimpulan</p><p><br></p><p>Artikel ini memberikan analisis mendalam tentang pentingnya mempertimbangkan aspek ekonomi dan efisiensi dalam pembentukan Kopdes.&nbsp;Dengan pendekatan konsolidasi desa, revisi regulasi untuk mendukung KMP, fokus pada sektor riil, dan efisiensi dalam pengembangan SDM, inisiatif Kopdes dapat menjadi lebih berkelanjutan dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian desa.</p>