<p class="ql-align-justify"><strong>PERAN DESA WAWUJAI KECAMATAN MARAWOLA BARAT KABUPATEN SIGI PROPINSI SULAWESI TENGAH DALAM MEMBANGUN DESA MEMBANGUN INDONESIA SERTA KESENJANGAN PERANGKAT DESA.</strong></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">Salam Berdesa……..</p><p class="ql-align-justify">Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan berwenang mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pengaturan desa menekankan prinsip keberagaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.</p><p class="ql-align-justify">Berdasarkan prinsip tersebut, desa sebagai entitas hukum dan pemerintahan yang berada di wilayah Kabupaten/Kota diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan yang matang, berlandaskan transparansi, partisipasi publik, dan semangat demokrasi yang terus berkembang. Hal ini penting agar pengelolaan pemerintahan dan pembangunan desa berlangsung efektif, responsif, dan berakar pada kebutuhan masyarakat desa sendiri.</p><p class="ql-align-justify">Sejalan dengan itu, sebagai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, penyelenggaraan pemerintahan desa harus berlandaskan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, seperti kepastian hukum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, kearifan lokal, dan partisipasi masyarakat. Nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong-royong menjadi modal utama dalam pembangunan desa agar terwujud perdamaian dan keadilan sosial.</p><p class="ql-align-justify">Peraturan Pemerintah tersebut menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain dalam rangka mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa kehilangan nilai-nilai budaya dan jati diri desa. Berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, setiap Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai kapasitas dan kewenangannya dengan mengacu pada rencana pembangunan di tingkat Kabupaten.</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">Visi dan Misi Kepala Desa terpilih, juga diintegrasikan dengan aspirasi dan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada serta mendorong pengembangan desa ke arah yang lebih maju. Proses penyusunan visi dan misi ini dilakukan secara partisipatif, mulai dari tingkat Dusun/RW hingga tingkat desa secara keseluruhan, sehingga mencerminkan harapan seluruh elemen masyarakat.</p><p class="ql-align-justify">Misi merupakan tujuan jangka pendek yang menjadi penjabaran operasional dari visi tersebut. Misi Desa Wawujai &nbsp;disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan yang diharapkan mampu mengikuti dan mengantisipasi perubahan lingkungan serta tantangan masa depan dalam mewujudkan visi desa.</p><p class="ql-align-justify">Dalam rangka meraih visi Desa Wawujai sebagaimana disebutkan, dengan mempertimbangkan potensi serta hambatan yang ada baik dari faktor internal maupun eksternal, maka dirumuskan Misi Desa Wawujai sebagai berikut:</p><ol><li class="ql-align-justify">Meningkatkan Pembangunan Desa Dengan Menjalankan Tugas Pemerintah Akan Bersikap Terbuka Dan Transparan<em> </em></li><li class="ql-align-justify">Mengedepankan Musyawarah Desa Dengan Tidak Mengabaikan Usulan Atau Masukan Dari Masyarakat Demi Kepentingan Bersama</li><li class="ql-align-justify">Meningkatan Kerja Sama Dengan Lembaga-Lembaga Yang Ada Di Desa Seperti Badan Permusyawaratan Desa,Rt,Rw,Kelompok Tani,Keamanan Dan Lain-Lain</li><li class="ql-align-justify">Meningkatkan Kinerja Perangkat Desa,Pendidikan,Dan Kesehatan</li><li class="ql-align-justify"><em>Mengembangkan potensi desa melalui prodak unggulan, wisata desa, dan produk produk usaha lainnya yang dikelol oleh lembaga ekonomi desa (BUMDES) dan Koperasi Desa Merah Putih.(KOPDES MP)</em></li></ol><p class="ql-align-justify"><em>&nbsp;</em></p><p class="ql-align-justify"><em>Gambaran gambaran umum Desa Wawujai yang meliputi :</em></p><ol><li class="ql-align-justify">	<em>Demografi Desa.</em></li></ol><ul><li class="ql-align-justify ql-indent-1"><em>Pertumbuhan Penduduk</em></li><li class="ql-align-justify ql-indent-1"><em>Pertumbuhan Angkatan Kerja </em></li><li class="ql-align-justify ql-indent-1"><em>Pendidikan</em></li><li class="ql-align-justify ql-indent-1"><em>Kesehatan</em></li><li class="ql-align-justify ql-indent-1"><em>Pertumbuhan Ekonomi</em></li><li class="ql-align-justify ql-indent-1"><em>Pertumbuhan Pertanian dan Peternakan</em></li><li class="ql-align-justify ql-indent-1"><em>Pertumbuhan Pembangunan Infrastruktur</em></li><li class="ql-align-justify ql-indent-1"><em>dll.</em></li></ul><p class="ql-align-justify"><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</em>Semua hal tersebut diatas sudah terakomodir dalam sebuah perencaanaan Desa Wawujai bahkan dalam pelaksanaan pesta Demokrasi pun tidak luput, Desa Wawujai melaksanakan penyelenggaraanya, dari mulai pendataan pemilih, verivikasi, sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, hal tersebut jelas memakan waktu yang tidak sebentar.</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun/Wilayah) adalah mesin birokrasi di level paling fundamental, &nbsp;wajah negara yang pertama kali ditemui warga, eksekutor utama dari program-program nasional, mulai dari penyaluran Dana Desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), pendataan kependudukan, hingga mitigasi bencana. Ironisnya, di balik peran vital mereka, tersembunyi sebuah bom waktu:&nbsp;<strong>status kepegawaian yang abu-abu, tanpa kepastian hukum, dan rentan terhadap politisasi.</strong>&nbsp;Analisa ini akan mengupas tuntas akar masalah, dampak, dan implikasi dari penelantaran status kepegawaian perangkat desa.</p><p class="ql-align-justify"><strong><em>&nbsp;Akar Masalah: Kekosongan Hukum dan Status&nbsp;Sui Generis (unik dalam kelasnya sendiri)</em></strong></p><p class="ql-align-justify">Sumber utama permasalahan terletak pada kerangka hukum yang ambigu.&nbsp;<strong>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa</strong>&nbsp;memang memberikan mandat bahwa perangkat desa berhak memperoleh penghasilan tetap (Siltap) setiap bulan, jaminan sosial, dan tunjangan lainnya. Namun, UU ini&nbsp;<strong>tidak secara tegas mendefinisikan status kepegawaian </strong>&nbsp;dalam kerangka Aparatur Sipil Negara (ASN) nasional.</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Akibatnya, status mereka menjadi&nbsp;<em>sui generis</em>&nbsp;(unik, dalam kelasnya sendiri):</p><ul><li class="ql-align-justify"><strong>Bukan PNS/PPPK:</strong>&nbsp;Mereka tidak melewati seleksi nasional ASN dan tidak terikat oleh regulasi kepegawaian BKN.</li><li class="ql-align-justify"><strong>Bukan Honorer Murni:</strong>&nbsp;Mereka memiliki masa jabatan yang terikat pada usia (60 tahun), bukan kontrak tahunan.</li><li class="ql-align-justify"><strong>Bukan Pekerja Swasta:</strong>&nbsp;Mereka diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa melalui Surat Keputusan (SK) dan bekerja untuk institusi negara (Pemerintah Desa).</li></ul><p class="ql-align-justify">Kekosongan hukum inilah yang menciptakan&nbsp;<strong>dilema yuridis dan administratif</strong>. Mereka menjalankan fungsi negara, namun tidak diakui secara penuh sebagai aparatur negara dengan hak-hak yang melekat padanya.</p><p class="ql-align-justify">	<strong><em>Rantai Dampak Negatif di Lapangan</em></strong></p><p class="ql-align-justify">Status yang menggantung ini melahirkan serangkaian masalah kronis yang dirasakan langsung oleh perangkat desa:</p><p class="ql-align-justify"><strong>a.&nbsp;Ketidakpastian Penghasilan (Siltap) dan Kesejahteraan</strong></p><p class="ql-align-justify"> Meski UU Desa menjamin Siltap, realitasnya sangat beragam. Besaran Siltap sering kali masih di bawah Upah Minimum Regional (UMR) dan pencairannya sangat bergantung pada transfer Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah kabupaten, yang sering kali terlambat. Hal ini membuat banyak perangkat desa hidup dalam ketidakpastian finansial.</p><p class="ql-align-justify"><strong>b. Kerentanan Politik dan Ancaman Pemberhentian Sepihak</strong></p><p class="ql-align-justify"> Ini adalah masalah paling krusial. Karena diangkat oleh Kepala Desa, posisi perangkat desa sangat rentan terhadap dinamika politik lokal, terutama pasca-Pilkades. Meski aturan melarang pemberhentian sepihak tanpa alasan yang jelas, praktik di lapangan menunjukkan:</p><ul><li class="ql-align-justify">·<strong>"Pembersihan" Politik:</strong>&nbsp;Kepala Desa terpilih yang baru sering kali mencari-cari alasan untuk memberhentikan perangkat desa yang dianggap bukan pendukungnya dan menggantinya dengan tim suksesnya.</li><li class="ql-align-justify"><strong>Intimidasi dan Tekanan:</strong>&nbsp;Perangkat desa yang ada sering kali dipaksa mengundurkan diri melalui tekanan psikologis atau dimutasi ke posisi yang tidak sesuai.</li></ul><p class="ql-align-justify">Akibatnya, profesionalisme dan netralitas birokrasi desa tergerus oleh kepentingan politik sesaat.</p><p class="ql-align-justify"><strong>c. Ketiadaan Jaminan Hari Tua (Pensiun)</strong></p><p class="ql-align-justify">Inilah puncak dari penelantaran. Setelah mengabdi puluhan tahun hingga usia 60 tahun, seorang perangkat desa pensiun&nbsp;<strong>tanpa menerima dana pensiun sepeser pun dari negara</strong>. Mereka hanya mengandalkan jaminan sosial dasar (BPJS Ketenagakerjaan), namun tidak ada skema pensiun seperti PNS. Ini adalah ketidakadilan fundamental bagi mereka yang telah mendedikasikan hidupnya untuk pelayanan publik.</p><p class="ql-align-justify"><strong>d. Beban Kerja yang Tidak Sebanding (Overload)</strong></p><p class="ql-align-justify">Pemerintah pusat terus meluncurkan program baru yang pelaksanaannya dibebankan kepada pemerintah desa. Perangkat desa menjadi tumpuan untuk pendataan, pelaporan, dan eksekusi. Mereka dituntut memiliki kompetensi digital, manajerial, dan sosial yang tinggi, namun tanpa diimbangi dengan peningkatan kapasitas, kesejahteraan, dan kepastian karier.</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">	<strong>Analisis Tuntutan Utama: Pengangkatan menjadi ASN</strong></p><p class="ql-align-justify">Menghadapi kondisi ini, tuntutan utama dari asosiasi perangkat desa di seluruh Indonesia adalah&nbsp;<strong>pengakuan dan pengangkatan menjadi ASN (baik PNS maupun PPPK)</strong>. Analisis tuntutan ini dapat dilihat dari dua sisi:</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Dari Perspektif Perangkat Desa:</strong></p><ul><li class="ql-indent-1 ql-align-justify"><strong>Kepastian Hukum:</strong>&nbsp;Status ASN akan memberikan perlindungan dari pemecatan sepihak dan politisasi.</li><li class="ql-indent-1 ql-align-justify"><strong>Kesejahteraan:</strong>&nbsp;Gaji dan tunjangan akan terstandarisasi secara nasional dan tidak lagi bergantung pada "belas kasihan" APBDes atau ADD.</li><li class="ql-indent-1 ql-align-justify"><strong>Jaminan Masa Depan:</strong>&nbsp;Adanya dana pensiun adalah hak yang paling diperjuangkan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian.</li><li class="ql-align-justify ql-indent-1"><strong>Peningkatan Profesionalisme:</strong>&nbsp;Status yang jelas akan mendorong peningkatan kompetensi dan kinerja.</li></ul><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Dari Perspektif Pemerintah (Potensi Kendala):</strong></p><ul><li class="ql-indent-1 ql-align-justify"><strong>Beban Fiskal:</strong>&nbsp;Mengangkat ratusan ribu perangkat desa menjadi ASN akan berdampak signifikan pada APBN, terutama untuk komponen gaji dan pensiun.</li><li class="ql-indent-1 ql-align-justify"><strong>Potensi Disrupsi Otonomi Desa:</strong>&nbsp;Sentralisasi status kepegawaian ke level nasional dapat dianggap menggerus kewenangan Kepala Desa dalam mengelola "rumah tangganya" sendiri, sebagaimana diamanatkan UU Desa.</li><li class="ql-indent-1 ql-align-justify"><strong>Kompetensi dan Kualifikasi:</strong>&nbsp;Ada kekhawatiran mengenai kesenjangan kompetensi dan tingkat pendidikan perangkat desa yang ada jika harus disetarakan langsung dengan standar ASN nasional.</li></ul><p class="ql-align-justify">	<strong>Implikasi yang Lebih Luas bagi Tata Kelola Desa dan Demokrasi</strong></p><p class="ql-align-justify">Isu ini bukan sekadar masalah kesejahteraan satu kelompok profesi. Ia memiliki implikasi serius bagi Indonesia:</p><p class="ql-align-justify">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Kualitas Pelayanan Publik:</strong>&nbsp;Bagaimana mungkin pelayanan publik di desa bisa optimal jika aparaturnya bekerja dalam ketakutan dan ketidakpastian?</p><p class="ql-align-justify">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Potensi Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang:</strong>&nbsp;Posisi perangkat desa yang rentan dapat dimanfaatkan oleh oknum Kepala Desa untuk menyalahgunakan Dana Desa. Perangkat desa bisa dipaksa terlibat atau memilih diam demi mengamankan posisinya.</p><p class="ql-align-justify">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Matangnya Demokrasi Lokal:</strong>&nbsp;Ketika birokrasi desa menjadi "rampasan perang" politik pasca-Pilkades, maka demokrasi di desa hanya akan menghasilkan perpecahan, bukan pembangunan. Profesionalisme birokrasi adalah pilar penting demokrasi yang sehat.</p><p class="ql-align-justify">	<strong>Kesimpulan dan Rekomendasi</strong></p><p class="ql-align-justify">Membiarkan status kepegawaian perangkat desa terus abu-abu adalah sebuah kelalaian strategis dari negara. Negara telah mengeksploitasi tenaga dan dedikasi mereka tanpa memberikan pengakuan dan jaminan yang layak.</p><p class="ql-align-justify">	<strong>Rekomendasi Kebijakan:</strong></p><ol><li class="ql-align-justify"><strong>Revisi UU Desa dan UU ASN:</strong>&nbsp;Perlu ada sinkronisasi hukum yang secara tegas mendefinisikan dan mengakui posisi perangkat desa dalam sistem kepegawaian nasional.</li><li class="ql-align-justify"><strong>Opsi Status Bertahap:</strong>&nbsp;Jika pengangkatan langsung menjadi ASN terkendala, pemerintah dapat merumuskan&nbsp;<strong>status "ASN Khusus Desa" atau skema PPPK Penuh</strong>&nbsp;dengan beberapa penyesuaian:</li></ol><ul><li class="ql-indent-1 ql-align-justify"><strong>Pengakuan Masa Kerja:</strong>&nbsp;Masa pengabdian yang sudah berjalan diakui sebagai dasar perhitungan tunjangan dan jaminan hari tua.</li><li class="ql-indent-1 ql-align-justify"><strong>Standarisasi Nasional:</strong>&nbsp;Gaji, tunjangan, dan mekanisme perlindungan hukum ditetapkan secara nasional.</li><li class="ql-indent-1 ql-align-justify"><strong>Skema Pensiun Khusus:</strong>&nbsp;Pemerintah wajib merancang skema dana pensiun yang didanai oleh APBN, bukan lagi dibebankan pada APBDes.</li></ul><p class="ql-align-justify">Walaupun pada dasarnya ada sebagian postensi Tata kelola Desa dan demokrasi/politik yang tidak terjadi pada Desa Wawujai. Kami bersyukur disatu sisi masih adanya kawan yang Mengabdikan diri dalam memperjuangakan tuntutan Status Kepegawaian Perangkat Desa. Melalui <strong><em>Salam Berdesa</em></strong>&nbsp;ataupun organisasi perangkat desa lainnya perangkat Desa Wawujai mengucapkan banyak terima kasih atas segala&nbsp;usaha, pikiran, waktu dan juga materi yang selama ini tidak hentinhentinya dalam menyuarakan aspirasi perangkat Desa khususnya perangkat desa Wawujai,umumnya perangkat desa senusantara.</p><p><br></p>